TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mendorong Gubernur DKI Anies Baswedan segera melakukan langkah strategis untuk mengendalikan wabah virus Covid-19. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pemerintah segera menghentikan masa transisi normal baru jika penularan Covid-19, semakin tak terkendali.
"Kalau memang perlu kembali ke PSBB seperti awal, kami akan dorong. Lebih baik utamakan keselamatan nyawa dulu," kata Abdul saat dihubungi, Senin, 13 Juli 2020.
Penularan virus Corona mencetak rekor tertinggi baru selama pandemi ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan penambahan kasus sebanyak 404 kasus positif Covid-19 pada Ahad, 12 Juli 2020. Dengan penambahan tersebut kasus positif Covid-19 di DKI, kini mencapai 14.361 kasus.
Pemerintah, kata dia, harus mempunyai beberapa rencana dalam menghadapi wabah ini. Jika rencana A tidak berhasil, harus menerapkan rencana cadangan, meski harus mengambil kebijakan pengetatan seperti di awal.
"Saya melihat angka kenaikan kemarin juga sudah sangat khawatir. Jangan sampai kita seperti Surabaya," ujarnya.
Menurut Abdul, semestinya pemerintah bisa memprediksi penanggulangan wabah. Kalau kondisi sudah parah seperti ini, pemerintah harusnya sudah ada gambaran kapan waktu menghentikan pelonggaran. "Menurut saya pelonggaran yang sekarang sudah saatnya ditinjau lagi."
Abdul memperkirakan, pemerintah pusat juga bakal mendukung langkah DKI untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar karena penularan virus Covid-19 semakin tidak terkendali. "Yang saya lihat sinyalnya sekarang pemerintah pusat juga sepertinya membolehkan DKI kembali menerapkan PSBB lagi."
Pemerintah DKI bisa menerapkan pembatasan sosial selama dua pekan. Setelah itu, pemerintah bisa melanjutkan masa transisi jika wabah lebih terkendali dengan pembatasan sosial yang ketat. "Intinya kalau semakin buruk, kami dorong diperketat seperti PSBB awal."
